Modul ini menawarkan kerangka kerja yang dapat digunakan oleh staf TNC dan MAKL Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dalam dua skenario:
Modul ini bukan hanya tentang pengelolaan risiko atau persiapan untuk skenario terburuk. Modul ini mencerminkan dukungan TNC terhadap hukum dan standar internasional mengenai hak-hak Masyarakat Adat, dengan hak atas prosedur pengaduan dan pemulihan hak telah mapan.
Prosedur penyelesaian konflik yang tepercaya sangat diperlukan karena dapat menyoroti persoalan atau masalah yang jika tidak diselesaikan mungkin dapat merongrong keberhasilan suatu inisiatif. Jika kekhawatiran terus berlanjut, kepercayaan dan dukungan bisa goyah. Selain itu, penyelesaian konflik, seperti halnya Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan, merupakan sebuah alat pembangunan hubungan sekaligus pengelolaan risiko.
Konflik dengan kadar tertentu di antara para kolaborator dalam sebuah inisiatif tidak dapat dihindari. Namun, ketika ditangani secara terbuka, cepat, dan hormat, konflik merupakan peluang bagi para kolaborator untuk saling belajar, membangun kepercayaan, dan berkomitmen kembali terhadap masa depan bersama. Konflik juga sebuah kesempatan bagi TNC untuk menunjukkan komitmennya terhadap Nilai-nilai kita, Kode Etik kita, serta Prinsip dan Pelindung yang ditetapkan dalam panduan ini.
Sejak awal, jauh sebelum konflik muncul, staf TNC dan MAKL seyogianya mendiskusikan cara perselisihan akan ditangani dan mendokumentasikan pemahaman bersama mereka dalam sebuah Rencana Penyelesaian Konflik. Situasi yang berbeda akan memiliki kebutuhan penyelesaian konflik yang berbeda; pendekatan berbasis menu yang direkomendasikan dalam Panduan ini mencakup tiga mekanisme:
Dialog:
Saling mendengarkan dengan hormat, cepat tanggap terhadap konflik yang muncul, menyertakan semua pandangan;
Mediasi:
Proses dialog yang terstruktur, mengandalkan orang atau lembaga yang tepercaya; dan
Proses Etik dan Kepatuhan TNC:
Prosedur pengaduan yang dikelola oleh Kantor Etik dan Kepatuhan TNC untuk dugaan pelanggaran Kode Etik atau Prinsip dan Pelindung kita.
Dalam kebanyakan kasus, konflik dapat diselesaikan melalui Dialog atau Mediasi. Proses Etik dan Kepatuhan tersedia untuk MAKL karena dua alasan: (1) untuk menegaskan bahwa staf TNC bertanggung jawab atas tindakan mereka; (2) untuk menyediakan cara yang berbeda dan mungkin lebih dalam untuk berbicara dengan TNC serta mendapatkan sumber daya untuk menyelidiki dan menyelesaikan konflik di luar tim proyek bersangkutan.
Dalam beberapa kasus, ketiga mekanisme ini akan mengikuti perkembangan logis dan akan diupayakan secara berurutan. Anda mungkin akan beralih dari Dialog ke Mediasi untuk menyelesaikan konflik. Namun, pemanfaatan semua mekanisme secara berurutan bukan keharusan; MAKL boleh langsung menuju Proses Etik dan Kepatuhan TNC jika situasinya menyokong hal itu. Ketiga mekanisme itu adalah menu pilihan yang tersedia kapan saja.
Mekanisme Dialog dan Mediasi seyogianya disesuaikan dengan dengan standar dan harapan MAKL, mencakup metodologi dan praktiknya, dan selaras dengan Prinsip dan Pelindung Panduan ini. Rencana Penyelesaian Konflik seyogianya terus-menerus ditinjau ulang agar tetap mencerminkan harapan, keadaan faktual, dan pengalaman yang dipelajari.
Pedoman disediakan di bawah untuk menerapkan proses penyelesaian konflik sesuai dengan Prinsip dan Pelindung. Staf TNC juga dapat meninjau dilema-dilema yang disajikan dalam studi kasus hipotetis Wenland dalam modul ini.
Bagian Pengantar mencakup diskusi tentang semua Prinsip dan Pelindung yang berlaku untuk kemitraan yang setara. Empat di antaranya sangat penting untuk penyelesaian konflik:
Iktikad Baik Menyeluruh:
Berpraduga baik mungkin prinsip terpenting dalam menyelesaikan konflik dengan MAKL. Bersikap jujur, hormat, dan rendah hati serta menunjukkan Integritas Tanpa Cela sangatlah penting.
Penentuan Nasib Sendiri:
Proses penyelesaian konflik yang kolaboratif akan membangun kepercayaan, meningkatkan dialog, dan mewujudkan komitmen TNC untuk mendukung Penentuan Nasib Sendiri dan kepemimpinan Masyarakat Adat atas hasil-hasil konservasi.
Akuntabilitas:
Mekanisme penyelesaian konflik adalah mekanisme akuntabilitas. Akuntabilitas bukanlah sesuatu yang harus dihindari atau ditakuti; akuntabilitas harus diterima sebagai kesempatan belajar dan berkembang. TNC tidak akan mendapatkan segalanya langsung benar pada upaya pertama. Komitmen terhadap akuntabilitas dan tanggung jawab dapat mengubah kesalahan dan kesalahpahaman menjadi landasan untuk kemitraan yang lebih kompak.
Kesetaraan dan Inklusi:
Banyak prosedur penyelesaian konflik di seluruh dunia dinodai oleh praktik-praktik eksklusi dan diskriminasi. Praktik penyelesaian konflik TNC harus menunjukkan pemahaman menyeluruh tentang dampak dan warisan masa lalu. Hanya dengan mengakui ketidakadilan ini kita dapat menyediakan akses yang lebih baik dan menyelesaikan perselisihan dengan cara yang lebih setara dan inklusif.
Proses penyelesaian konflik yang baik akan menjaga dialog terus berjalan, memastikan transparansi, dan mendorong hubungan yang setara di antara para mitra. Proses ini tidak perlu bersifat preskriptif atau menjadi beban administratif. Prosedur penyelesaian konflik menunjukkan bahwa kerja TNC selaras dengan Nilai-Nilai kita, Kode Etik kita, serta hukum dan standar internasional. Proses penyelesaian konflik yang disepakati bersama merupakan salah satu cara terpenting bagi TNC untuk menghormati dan mendukung hak asasi manusia Masyarakat Adat dan komunitas lokal.
Memiliki mekanisme yang dapat diandalkan untuk menyelesaikan konflik bukan hanya sebuah alat pengelolaan risiko atau rencana cadangan jika ada yang berjalan tidak beres. Ini sebuah hak asasi manusia.
MAKL telah menghadapi penganiayaan, penindasan sistemik, dan penolakan hak selama banyak generasi. Kerugian ini sering kali diperparah dengan kegagalan kelembagaan untuk bertindak dengan adil, bertanggung jawab, atau mendengarkan kekhawatiran komunitas. Hukum modern mengangkat hak atas mekanisme pengaduan, pemulihan hak, dan tindakan akuntabilitas ke status hak substantif berdasarkan hukum internasional.
Masyarakat Adat memiliki hak atas akses ke dan keputusan cepat melalui prosedur-prosedur yang adil dan layak untuk penyelesaian konflik dan perselisihan dengan Negara atau pihak-pihak lain, serta atas pemulihan hak yang efektif untuk semua pelanggaran hak-hak individu dan kolektif mereka. Keputusan tersebut harus mempertimbangkan kebiasaan, tradisi, aturan, dan sistem hukum Masyarakat Adat yang bersangkutan dan hak-hak asasi manusia internasional.
Hak atas keadilan prosedural juga ditemukan dalam Dokumen Pedoman Konservasi Berdesain 2.0 TNC. Komitmen terhadap penyelesaian konflik timbul dari yang pertama dari empat kemajuan utama dalam CbD 2.0—Manusia dalam Konservasi—yang menyatakan, “Dalam semua kerja kita, kita harus memastikan bahwa kaum dan masyarakat yang rentan, tertinggal, dan terpinggirkan (misalnya, masyarakat berpendapatan rendah, Masyarakat Adat, komunitas yang bergantung pada lingkungan setempat, kelompok minoritas ras dan etnis, kaum perempuan, anak-anak, kaum lansia) tidak dirugikan dan bahwa kita memasukkan pelindung-pelindung sosial ke dalam perencanaan dan implementasi proyek.”
Dua pertanyaan pelindung sosial sangat relevan:
CbD 2.0 juga menganjurkan bahwa tim yang bekerja bersama Masyarakat Adat menyediakan akses ke ganti rugi melalui mekanisme pengaduan yang mudah diakses, dapat diperkirakan, transparan, efektif, berbasis hak, menghormati, pantas, dan tanggap.[2]
Komitmen-komitmen serupa terhadap akuntabilitas melalui pengaduan dan penyelesaian konflik ditemukan dalam berbagai kerangka kerja dan lembaga internasional terkemuka, seperti International Finance Corporation, Bank Dunia, Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Prinsip-Prinsip Pemandu Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, dan organisasi-organisasi konservasi sejawat.[3]
Prosedur-prosedur penyelesaian konflik seharusnya bukan sebuah beban manajemen. Jika dilakukan dengan benar, prosedur-prosedur itu dapat memungkinkan TNC dan MAKL memfokuskan lebih banyak waktu dan tenaga pada inisiatif itu sendiri. Dalam skenario terbaik, setiap orang keluar dari perselisihan dengan rasa kepercayaan dan komitmen yang lebih kuat dan merasa bahwa hambatan telah ditangani dengan cepat dan diatasi dengan adil.
Tentu saja, tidak semua konflik akan memenuhi kondisi ideal ini. Namun, Rencana Penyelesaian Konflik yang disusun dengan baik akan cukup fleksibel untuk menangani berbagai situasi. Pendekatan menu yang dijelaskan di bawah menyarankan sebuah metode yang intuitif dan kolaboratif (dialog), serta mekanisme yang lebih terstruktur (mediasi). Dalam situasi ketika kepercayaan masih kurang di awal, keberadaan jaminan prosedural (Proses Etik dan Kepatuhan TNC) dapat berguna.
Sebuah Rencana Penyelesaian Konflik adalah bagian penting dari cara TNC menghormati hak-hak MAKL, menunjukkan akuntabilitas, serta membangun dan mempertahankan hubungan yang setara. Rencana Penyelesaian Konflik bersifat menopang setiap inisiatif dan sepatutnya disertakan dalam percakapan awal yang direkomendasikan dalam Modul Pembelajaran dan Diskusi Awal. Musyawarah dan kesepakatan tentang suatu rencana seharusnya menjadi bagian dari proses apa pun yang dijelaskan dalam Modul PADIATAPA.
Staf TNC yang mengerjakan inisiatif yang ada seyogianya menilai pengalaman masa lalu dengan penyelesaian konflik. Kemudian, dia harus mencari peluang mengangkat persoalan itu di tengah-tengah proyek. Staf TNC sepatutnya berhati-hati dalam menjelaskan bahwa hal ini tidak berarti dia mengantisipasi konflik. Sebaliknya, persoalan diangkat sebagai bagian dari pemahaman yang berkembang terhadap praktik terbaik.
Untuk menyusun sebuah rencana, staf TNC dapat memanfaatkan pengalaman sendiri, pengalaman tim TNC lain, serta pedoman dan sumber daya di dalam modul ini. Staf juga selayaknya meninjau kembali Penilaian Dampak Hak Asasi Manusia dan proses PADIATAPA. Rencana Penyelesaian Konflik seyogianya memberikan sebuah jalur yang jelas untuk menjawab segala kekhawatiran yang teridentifikasi dalam penilaian dan proses ini. MAKL mungkin sudah memiliki prosedur dan preferensi yang sepatutnya ditelaah bersama dan disertakan.
Sebuah diskusi tentang konflik akan membantu TNC dan MAKL mempelajari berbagai nilai, harapan, dan pengalaman masa lalu satu sama lain yang terkait dengan perselisihan, yang akan muncul dalam sebarang upaya kolaboratif. Namun, proses musyawarah dan penyusunan rencana tidak perlu memberatkan. Jika TNC dan MAKL sepakat, rencana mungkin sekadar menjelaskan menu opsi di bawah dan cara mengaksesnya. Rencana itu dapat memasukkan hal-hal yang lebih spesifik, seperti nama mediator tepercaya yang telah disepakati di awal.
TNC lebih senang menyelesaikan konflik tanpa mengajukan gugatan hukum. Namun, mungkin ada keadaan yang mengakibatkan litigasi. Jika gugatan hukum tampaknya mungkin terjadi, bacalah Prosedur Operasional Standar Penggunaan Penasihat Hukum Luar dan Litigasi dan hubungi tim hukum TNC.
Cara terbaik mencegah meningkatnya kesalahpahaman menjadi keluhan adalah memasuki setiap hubungan dari posisi pembelajaran, penghormatan, dan kejujuran yang rendah hati. Menjaga jalur komunikasi tetap terbuka akan memungkinkan TNC melihat isu yang bergolak dan menanganinya secara langsung. Ketika kepercayaan dan pemahaman dipupuk di awal sebuah inisiatif, masalah-masalah akan lebih mudah diselesaikan melalui diskusi di tingkat tim.
Untuk mempelajari dan mempraktikkan keterampilan berdialog, lihat halaman Pembelajaran Keberagaman di CONNECT dan Sumber Daya Penyimakan Sengaja serta sumber daya Dialog dan Tutur Cerita Kaum Adat yang diperinci di bagian Kiat dan Alat modul ini. Modul Pembelajaran dan Diskusi Awal juga membahas secara terperinci pembangunan hubungan.
Dialog terbuka sepatutnya menjadi bagian dari semua kolaborasi MAKL. Namun, perselisihan bisa muncul dari situasi yang sulit atau kepentingan yang berbenturan—dan bahkan pihak-pihak yang terbiasa dengan komunikasi terbuka mungkin berusaha keras menghindari pembahasan topik-topik yang sulit ini. Dialog yang dipromosikan dalam panduan ini adalah putaran sengaja dialog yang dirancang untuk menangani konflik yang spesifik.
Ini berarti bahwa logistik dialog harus dipertimbangkan jauh sebelum waktu dialog:
Perhatian terhadap parameter-parameter ini penting, tetapi tidak harus mengisyaratkan formalitas. Dialog yang berkarakter informalitas dan hubungan bersahabat di antara para mitra kerja adalah resep bagus untuk kesuksesan. Selain itu, prinsip-prinsip Iktikad Baik Menyeluruh dan Hubungan Kolaboratif mengharuskan TNC masuk ke dalam dialog yang siap untuk mendengarkan kekhawatiran dan mengambil tindakan terhadapnya. Jika tidak, dialog dapat berujung pada timbulnya sinisme atau dikesampingkan sebagai satu lagi pembicaraan kosong.
Mediasi adalah sebuah mekanisme penyelesaian konflik yang meningkatkan struktur dan formalitas Dialog. Idealnya, penyertaannya dilakukan berdasarkan pemahaman mendalam dan penghormatan terhadap nilai-nilai dan norma-norma budaya yang ada untuk menyelesaikan konflik.
Mediasi sepatutnya mengandalkan lembaga dan forum MAKL, dan upacara atau praktik tradisional yang dirancang oleh MAKL, dengan mempertimbangkan persyaratan pemerintah atau donor (lihat Isu Utama: Adakah mekanisme pengaduan yang dimandatkan oleh pemerintah negara tuan rumah atau donor?).
Dalam beberapa konteks, proses mediasi eksternal mungkin dianggap melemahkan daya, yang dalam hal ini tidak sepatutnya dimasukkan ke dalam Rencana Penyelesaian Konflik. Namun, dalam konteks lain, kehadiran mediator pihak ketiga yang tepercaya mungkin dapat diterima atau bahkan lebih disukai. Mediasi dapat menciptakan pelibatan yang lebih dalam, saling pengertian, dan kompromi di antara para pihak, atau dapat membantu para pihak mengatasi ketidakpercayaan awal. Proses mediasi sepatutnya menghasilkan sebuah hasil, seperti komitmen terhadap rekomendasi mediator.
Mediasi bukanlah arbitrase, dan mediasi yang dimaksudkan oleh pedoman ini tidak akan dianggap mengikat secara hukum atau bahkan secara prosedural. Meskipun demikian, mediator dapat membuat rekomendasi yang mungkin tidak ingin didengar oleh para pihak, tetapi mungkin bersedia mereka simak, berdasarkan komitmen di awal terhadap proses mediasi.
Jika penggunaan mediator dari luar dapat diterima, TNC dan MAKL seyogianya mengidentifikasi mediator itu jauh-jauh hari. Mediator bisa seorang atau sebuah lembaga akademis atau profesional yang objektif. Ketika mediator dari luar dipilih, nama dan informasi kontaknya harus dimasukkan ke dalam Rencana Penyelesaian Konflik.
Seperti dibahas dalam Pengantar modul ini, dalam banyak kasus, konflik dapat diselesaikan dengan baik melalui Dialog atau Mediasi. Proses Etik dan Kepatuhan TNC memastikan bahwa TNC bertanggung jawab atas segenap tindakannya, dan menyediakan cara lain bagi MAKL untuk menyampaikan kekhawatiran dan mengakses sumber daya untuk menyelidiki dan menyelesaikan konflik. (Lihat informasi lebih lanjut mengenai proses ini di dalam Apendiks V.)
Proses Etik dan Kepatuhan adalah mekanisme yang baik untuk mendengarkan, menjawab pertanyaan, atau merujuk kembali kekhawatiran kepada staf program TNC untuk klarifikasi. Ketika keluhan diterima, Kantor Etik dan Kepatuhan mungkin berkonsultasi dengan staf program untuk mendapatkan informasi atau menjernihkan kesalahpahaman. Sering kali pemulihan hak yang sama-sama diterima dapat ditemukan, dan keluhan dapat diselesaikan.
Karyawan TNC atau pihak ketiga boleh menghubungi tim Etik dan Kepatuhan kapan saja untuk mengajukan pertanyaan atau kekhawatiran lewat Saluran Bantuan daring, www.nature.org/tnchelpline. Saluran Bantuan TNC tersedia secara daring dan melalui telepon, SMS, atau surel 24 jam sehari, tujuh hari seminggu dalam berbagai bahasa. Keluhan dapat diajukan secara anonim dan akan diperlakukan secara rahasia sejauh mungkin dan diungkapkan hanya kepada pihak-pihak yang perlu mengetahuinya. Ketika seseorang menelepon Saluran Bantuan, dia akan berbicara dengan seorang agen pihak ketiga yang akan mendokumentasikan keluhan dan meneruskannya ke Tim Etik dan Kepatuhan TNC. Ketika seseorang mengajukan keluhan secara daring, keluhan itu akan diteruskan secara langsung ke Tim Etik dan Kepatuhan TNC (lihat Kode Etik).
Proses Etik dan Kepatuhan TNC seyogianya dijelaskan dan informasi tentang cara mengaksesnya seyogianya diterjemahkan ke dalam bahasa yang disukai MAKL dan disebarkan ke seluruh area proyek. Jika MAKL tidak menguasai satu pun bahasa yang tersedia di Saluran Bantuan, TNC mungkin perlu menyewa seorang penerjemah untuk membantu mengajukan keluhan. Keluhan tertulis dapat disampaikan dalam bahasa apa pun.
Proses Etik dan Kepatuhan TNC sepatutnya disajikan sebagai satu opsi dalam Rencana Penyelesaian Konflik di awal inisiatif baru atau sesegera mungkin dalam kemitraan yang berjalan.
Karena penyelesaian konflik menurut definisi terjadi dalam konteks perselisihan, penyelesaian itu mungkin disertai dengan kejengkelan, frustrasi, dan terkadang tingkah laku agresif dan antisosial. Pembalasan terhadap orang-orang yang mengajukan keluhan adalah sebuah masalah yang dihadapi oleh semua jenis institusi di semua tingkat. Ketakutan akan pembalasan adalah penangkal utama untuk melaporkan masalah, terutama bagi kelompok-kelompok yang mungkin akan lebih dirugikan. Sebagaimana dinyatakan dalam Kode Etik kita, TNC tidak akan menoleransi pembalasan terhadap orang-orang yang mengajukan pertanyaan atau menyampaikan kekhawatiran tentang potensi perbuatan salah dengan iktikad baik.
Alat-alat antipembalasan semestinya dimasukkan ke dalam Rencana Penyelesaian Konflik dan dapat mencakup:
Staf TNC perlu mengetahui apakah ada mekanisme pengaduan yang diwajibkan oleh pemerintah negara tuan rumah atau penyandang dana yang mendukung inisiatif. Sebagai contoh, IUCN dan Global Environment Facility dari Bank Dunia mengharuskan penerima hibah mematuhi mekanisme pengaduan mereka.
Jika mekanisme pengaduan dimandatkan, staf TNC sepatutnya menentukan jenis perselisihan yang untuknya mekanisme berlaku dan apakah MAKL telah atau bersedia menyetujui penggunaannya. Kode Etik TNC mewajibkan kepatuhan terhadap hukum setempat, yang mencakup hukum yang mewajibkan penggunaan mekanisme pengaduan. Kelalaian mematuhi mekanisme yang diberlakukan oleh salah satu donor TNC akan merupakan pelanggaran oleh TNC terhadap perjanjian pendanaan dengan donor itu.
Jadi, titik awal TNC semestinya adalah mencari dan mematuhi mekanisme ini. MAKL cenderung akan terikat, sebagai warga negara bersangkutan, oleh mekanisme pengaduan yang diwajibkan oleh negara tuan rumah, tetapi mereka tidak akan terikat oleh mekanisme pemberi dana jika bukan pihak pada perjanjian pendanaan.
Jika MAKL setuju untuk menggunakan mekanisme pengaduan yang diwajibkan, dan mekanisme itu berlaku untuk perselisihan yang tidak terselesaikan oleh kesepakatan setempat yang lain, mekanisme pengaduan yang diwajibkan semestinya diikuti.
Jika MAKL tidak setuju untuk menggunakan mekanisme pengaduan yang diwajibkan, inisiatif mungkin perlu ditangguhkan selagi TNC mengumpulkan informasi mengenai alasan dan keadaan yang menyebabkan penolakan MAKL. Jika TNC dan MAKL tidak dapat bersepakat untuk mematuhi proses pengaduan yang dimandatkan, inisiatif mungkin perlu diakhiri.
Dalam beberapa kasus, TNC dan MAKL mungkin dapat meminta penyimpangan atau penyesuaian dari pemerintah atau donor. Jika mekanisme pengaduan alternatif yang menjawab kekhawatiran pemerintah atau donor diusulkan secara proaktif, mekanisme ini mungkin akan memperoleh dukungan pemerintah atau donor, terutama jika mekanisme ini tanggap budaya, efisien, mengurangi biaya administrasi, dan memberikan hasil yang positif.
Seperti telah kami bahas, TNC dan MAKL seyogianya memahami dan menyetujui lebih dahulu prosedur penyelesaian konflik. Mengatasi kekhawatiran MAKL sejak dini akan menambah keabsahan dan kebergunaan prosedur itu. Seiring dengan kegagalan dasar untuk berkonsultasi, ciri khas praktik penyelesaian konflik yang buruk adalah desakan dari pihak luar untuk menggunakan prosedurnya sendiri, yang mungkin asing oleh MAKL. Kemudian, pihak luar akan terkejut jika MAKL tidak mengikuti prosedur ketika konflik muncul atau tidak menerima keabsahan hasilnya. Hal ini mengakibatkan hubungan merenggang akibat konflik yang ada alih-alih makin erat yang dihasilkan proses penyelesaian konflik yang dipikirkan baik-baik.
Pendekatan menu dapat mengatasi hal ini sampai batas tertentu, dengan membolehkan MAKL mengesampingkan prosedur-prosedur yang tidak disukai atau dipahaminya. Selain itu, dua mekanisme pertama yang direkomendasikan dalam pedoman ini — Dialog dan Mediasi — lebih merupakan konsep daripada prosedur formal, yang berarti keduanya dapat diadaptasikan ke dalam kerangka kerja yang lebih disukai oleh MAKL.
MAKL memiliki cara mereka sendiri untuk melakukan dialog yang disengaja dan, dalam banyak kasus, melibatkan proses terstruktur dan fasilitator pihak ketiga yang mirip dengan mediasi. Sangatlah berharga bagi staf TNC untuk mempelajari bagaimana MAKL memahami dan menggunakan modalitas ini, sepanjang MAKL bersedia untuk berbagi. Memadukan pendekatan TNC dan MAKL dapat menjadi latihan yang berguna dalam kolaborasi dan membangun kepercayaan.
Yang lebih penting, memiliki metode penyelesaian konflik yang berisi elemen-elemen praktik MAKL yang ada akan berarti bahwa mereka akan cenderung mengupayakan solusi ini ketika muncul konflik, dan segala penyelesaian akan lebih mungkin memiliki keabsahan luas di dalam MAKL.
Metode penyelesaian konflik dapat diadaptasikan dengan beberapa cara:
Untuk Dialog, ketika seorang anggota MAKL ingin mendekati anggota lain untuk mengadu, adakah aturan atau kebiasaan untuk memastikan sikap saling hormat dan meningkatkan dialog? Contoh-contohnya dapat berkisar dari yang bersifat struktural, seperti penggunaan perwakilan sebagai wakil pihak yang dirugikan, hingga seremonial, seperti adat makan bersama sebelum atau sesudah dialog.
Untuk Mediasi, perselisihan dan pengaduan dapat dibahas dalam forum non-adjudikatif tetapi sengaja di hadapan badan pengatur MAKL, dewan tetua, atau lembaga serupa. Seseorang di dalam MAKL mungkin sering berperan sebagai mediator untuk perselisihan intrakomunitas; oleh karena itu, dia mungkin memahami nilai sebuah sudut pandang yang netral, alih-alih peran pembela atas nama MAKL, sebuah peran yang penting tetapi terpisah.
Sebuah rencana yang menyediakan mediasi yang dijembatani oleh orang seperti itu berpeluang lebih besar untuk diandalkan dan dihormati, karena dia memiliki kredibilitas. Mungkin juga ada pihak luar yang tepercaya yang telah membantu menyelesaikan perselisihan dengan pihak luar di masa lalu. Atau mungkin ada panel yang terdiri atas sekelompok orang tepercaya yang dapat dipilih oleh para pihak untuk menjadi mediator.
Semua metode penyelesaian perselisihan adjudikatif yang digunakan oleh MAKL seyogianya dicermati. Dalam banyak kasus, menggunakan prosedur demikian akan membawa harapan bahwa TNC atau pihak lain akan terikat oleh keputusan lembaga MAKL dan tidak menganggapnya sekadar saran. TNC sepatutnya setuju untuk tunduk kepada prosedur ini hanya apabila yakin akan kemampuan kita mematuhi keputusan yang mengikat. Lebih baik menolak dengan hormat untuk tunduk kepada prosedur pengambilan keputusan ini daripada menyetujuinya, tetapi kemudian tidak sanggup mematuhi hasilnya.
MAKL biasanya memahami ketidakmampuan pihak luar tunduk sepenuhnya kepada prosedur pengambilan keputusan MAKL. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan mungkin tidak mengizinkan pihak luar untuk menggunakan prosedur itu. Namun, kesepakatan untuk menggunakan prosedur MAKL merupakan ekspresi tertinggi penghormatan terhadap Penentuan Nasib Sendiri dan Iktikad Baik Menyeluruh. Sekalipun kesepakatan ini perlu dibatasi pada jenis-jenis perselisihan atau keadaan tertentu, misalnya, setelah terpakainya semua pilihan lain, kesepakatan untuk tunduk kepada prosedur MAKL adalah tambahan berharga bagi Rencana Penyelesaian Konflik.
Rencana Penyelesaian Konflik seyogianya diteliti dengan baik untuk mengetahui hambatan terhadap akses bagi anggota MAKL, dan adaptasi serta modifikasi seyogianya dilakukan untuk mengatasi hambatan itu sebisa mungkin. Misalnya, perempuan mungkin disisihkan dari prosedur penyelesaian konflik internal MAKL. Sekalipun Rencana Penyelesaian Konflik mencakup partisipasi perempuan, hambatan psikologis atau sosial mungkin menghalangi perempuan sebagai pribadi dari berpartisipasi.
Bagaimanakah hal ini dapat ditangani sambil tetap konsisten dengan pelaksanaan Penentuan Nasib Sendiri MAKL?
Kemungkinan-kemungkinan meliputi upaya mendorong partisipasi perempuan, menghimpun forum atau prosedur terpisah untuk meminta pandangan, atau memberikan pemulihan hak kepada perempuan anggota komunitas. Kita perlu memahami apakah kelompok yang tersisih ingin berpartisipasi dalam proses penyelesaian konflik dan caranya, karena staf TNC berisiko memaksakan persepsi, harapan, atau nilai-nilai eksternal jika kita tidak melihat konteks utuhnya.
Equity:
All parties should know how a concern can be raised and how each type of dispute will be managed. The process must provide access to information, advice and expertise needed to resolve conflicts on fair, informed and respectful terms. In some cases, TNC may need to provide additional resources, such as information, advice, or translation services.
Transparency:
Everyone is kept informed about progress and outcomes; decision-making, implementation and monitoring are transparent.
Mitigation and Remedy:
Adverse impacts should be addressed early on, preventing compounding the harm and the escalation of grievances.
Rigorous Follow-Through:
Although conflict resolution mechanisms should be efficient and timely, it may take patience, time and energy to see them through. Sometimes conflict resolution occurs in the midst of fast-moving developments on the ground, and the process starts to feel stuck in the past. Other times, conflict resolution struggles to compete with other priorities, especially as the initial sense of urgency wears off. Follow-through should continue in good faith until the conflict is truly resolved.
Ketika konflik timbul, staf TNC harus menggunakan mekanisme penyelesaian konflik yang telah ditetapkan, dengan cara yang selaras dengan Prinsip dan Pelindung—terutama Iktikad Baik Menyeluruh, Penentuan Nasib Sendiri, Akuntabilitas, serta Kesetaraan dan Inklusi. Penyelesaian yang sukses bergantung tidak pada satu tindakan saja, tetapi pada ratusan tindakan selama konflik berlangsung.
Implementasi akan bergantung pada keadaan, sehingga pedoman yang spesifik sulit diberikan secara umum. Apabila ada ketidakpastian, staf sepatutnya berkonsultasi dengan Penasihat Hukum, Tim Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal Global, dan Tim Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi Global.
Staf harus memegang kendali atas proses penyelesaian konflik sampai semua pihak puas bahwa perselisihan terselesaikan. Hal ini penting karena dua alasan:
Prosedur tidak boleh dibiarkan memupus tanpa penyelesaian yang nyata. Hal ini dapat memberikan kesan bahwa proses penyelesaian konflik adalah kemasan untuk menutupi masalah, bukan alat yang kukuh untuk pengumpulan informasi, pemecahan masalah dan pembinaan hubungan.
TNC dan MAKL sepantasnya mencamkan konsep-konsep berikut ketika menerapkan Rencana Penyelesaian Konflik:
Tidak ada Rencana Penyelesaian Konflik yang akan sempurna sedari awal. Masalah dan hambatan besar cenderung akan muncul setelah prosedur-prosedur di dalam rencana itu diuji dalam praktik. Dalam sebagian besar kasus, hal ini sekadar mencerminkan kenyataan, bukan perencanaan yang buruk. Namun, tanggapannya semestinya, dalam kedua kasus, berupa proses pembelajaran yang bijaksana dan tidak defensif dan menyesuaikan rencana untuk memenuhi tantangan yang baru dipahami.
Proses ini mensyaratkan:
b) menerima semua itu sebagai masalah dan tidak berusaha menutupi atau mendalihnya;
d) mengembangkan tanggapan, strategi mitigasi, dan proses untuk menyesuaikan rencana melalui kolaborasi dengan para mitra.
Upaya yang sinambung sepatutnya dikerahkan untuk meningkatkan kesadaran akan keberadaan, sifat, dan kemudahan mengakses prosedur-prosedur dalam Rencana Penyelesaian Konflik. Alat-alat penyelesaian konflik terkenal tidak digunakan sekadar karena tidak ada yang mengetahuinya, atau terlupakan sampai timbul krisis, ketika sentimen meninggi dan sulit menerapkan proses yang asing.
Pendidikan masyarakat secara luas tentang metode-metode yang tersedia, serta pemantauan rutin terhadap apakah MAKL memahami dan menyetujui opsi-opsi, akan membantu memperlancar adopsinya. Upaya ini semestinya berlanjut dan tulus, serta dapat dicapai dengan menyebut prosedur secara teratur ketika memeriksa keadaan bersama MAKL. Upaya ini juga dapat menghapus stigma penggunaan prosedur penyelesaian konflik dalam beberapa konteks sosial.
Penaut-penaut ke mekanisme pengaduan dan proses akuntabilitas untuk lembaga-lembaga berikut dapat ditemukan di sini:
Sumber daya mendengarkan sengaja
Manual Kebijakan dan Prosedur The Nature Conservancy, Melaporkan Dugaan Pelanggaran Hukum dan Kebijakan (2017) menyediakan “mekanisme bagi karyawan untuk mengemukakan keprihatinan dengan iktikad baik mengenai kecurigaan pelanggaran hukum di pihak Conservancy, untuk bekerja sama dalam inkuiri atau penyelidikan oleh pengadilan, lembaga, penegak hukum, atau badan pemerintah lainnya, atau untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran terhadap Kebijakan atau prosedur Conservancy; dan untuk melindungi karyawan yang mengambil tindakan-tindakan tersebut dari pembalasan.”
Penyelesaian perselisihan/“penciptaan perdamaian” adat
Prakarsa Penciptaan Perdamaian Adat adalah sebuah inisiatif dari Native American Rights Fund, sebuah organisasi yang berfokus pada isu-isu keadilan suku.
Buku-buku tentang mediasi
Christopher Moore dkk., Proses Mediasi: Strategi Praktis untuk Menyelesaikan Konflik
Dialog dan tutur cerita masyarakat adat
Jo-ann Archibald, Karya Cerita Masyarakat Adat (2008). Versi PDF diwadahi oleh penerbit
Val Napolean dan Hadley Friedland, “Pekerjaan Orang Dalam: Melibatkan Diri dengan Tradisi Hukum Adat Melalui Cerita” (2014)
Sumber-sumber daya lain
“Mempraktikkan Keselamatan Budaya,” dari Towards a New Relationship, BC Association of Social Workers (2016)
Untuk seluruh proses penyelesaian konflik
Jelaskan cara TNC membangun kepercayaan, akuntabilitas, dan transparansi bersama MAKL
Susun bersama-sama sebuah proses penyelesaian konflik tepercaya yang dianggap absah oleh semua pihak
Langkah Pertama: Kembangkan Rencana Penyelesaian Konflik
Tentukan apakah ada proses penyelesaian konflik yang diwajibkan oleh pemerintah atau penyandang dana dan apakah MAKL bersedia mematuhinya
Jika MAKL tidak setuju untuk menggunakan proses yang diwajibkan, pertimbangkan untuk bekerja sama guna mengusulkan proses alternatif
Jika tidak ada proses penyelesaian konflik yang diwajibkan oleh pemerintah negara tuan rumah atau penyandang dana, atau jika ada tetapi hanya berlaku untuk keluhan tertentu, berkolaborasilah dengan MAKL dan sepakati mekanisme yang tanggap budaya untuk menyelesaikan konflik
Menyetujui Rencana Penyelesaian Konflik dengan MAKL yang mempertimbangkan Dialog, Mediasi, serta Proses Etik dan Kepatuhan TNC
Dialog
Pelajari preferensi dan metode dialog MAKL
Latih staf TNC untuk membangun dan mempraktikkan keterampilan berdialog
Ciptakan lingkungan yang selamat secara fisik dan emosional untuk berdialog
Luangkan waktu untuk proses dialog yang bermakna; hormati kerangka waktu, kebutuhan, dan preferensi MAKL; dan sediakan informasi dan sumber daya tambahan sesuai dengan kebutuhan
Mediasi
Jika MAKL bersedia, diskusikan proses yang mereka sukai untuk menyelesaikan konflik. Tentukan apakah proses yang ada di MAKL tepat untuk menyelesaikan konflik ketika mereka bekerja dengan pihak luar
Tentukan siapa saja yang akan mewakili masing-masing pihak di dalam proses itu dan sertakan nama-nama mereka ke dalam Rencana Penyelesaian Konflik
Diskusikan posisi MAKL tentang penggunaan mediator atau fasilitator dari luar untuk menyelesaikan perselisihan
Tentukan cara menyerap masukan dari berbagai identitas sosial secara bermakna ke dalam proses
Proses Etik dan Kepatuhan TNC
Jelaskan Proses Etik dan Kepatuhan TNC serta cara dan waktu proses itu dapat diakses oleh staf dan mitra TNC (Lihat Apendiks V dan www.nature.org/tnchelpline)
Langkah Kedua: Terapkan Rencana Penyelesaian Konflik
Pastikan bahwa para pihak mengetahui Rencana Penyelesaian Konflik, dan jelaskan segenap mekanisme, proses, dan hasilnya
Sediakan tindakan-tindakan untuk melindungi dari pembalasan
Putuskan bersama cara proses penyelesaian konflik akan didokumentasikan
Konsultasikan dengan Penasihat Hukum, Tim Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal Global, dan Tim Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi Global jika muncul ketidakpastian
Jika suatu dampak buruk teridentifikasi, perbaiki dengan segera dan adil untuk mencegah membesarnya kerugian dan eskalasi pengaduan
Melaksanakan proses penyelesaian konflik dengan iktikad baik, meliputi penuntasan yang telaten sampai semua pihak setuju bahwa konflik telah terselesaikan
Langkah Ketiga: Terus-Menerus Tinjau Kembali dan Sesuaikan Rencana
Gunakan proses penyelesaian konflik untuk mendukung pembelajaran berkesinambungan bagi TNC dan MAKL
Tinjau kembali dan barui Rencana Penyelesaian Konflik secara berkala, terutama ketika ada perubahan nyata pada tim proyek, mitra, rencana kerja, atau anggaran TNC
Lihat konteks dan pertimbangan-pertimbangan tambahan untuk dokumentasi di dalam Modul Dokumentasi
A Rencana Penyelesaian Konflik, yang meliputi menu mekanisme yang tersedia dan catatan tentang cara rencana disusun bersama MAKL dan dibagikan kepada mereka
Dokumentasi setiap perselisihan, caranya diproses, dan penyelesaiannya, yang meliputi:
Hasil-hasil dialog, mediasi, atau mekanisme lain, penyelesaian yang disepakati dan langkah-langkah selanjutnya
Revisi atau pembaruan Rencana Penyelesaian Konflik berdasarkan pengalaman dan pembelajaran
[1] Lihat Dokumen Pedoman CbD 2.0, Apendiks C: Pertanyaan Pelindung Sosial dan PADIATAPA. https://www.conservationgateway.org/ConservationPlanning/cbd/Pages/default.aspx
[2] Lihat Dokumen Pedoman CbD 2.0, Apendiks D: Pertimbangan Hak Asasi Manusia dalam Proyek Konservasi: Pendekatan The Nature Conservancy. https://www.conservationgateway.org/ConservationPlanning/cbd/Pages/default.aspx
[3] Lihat https://www.iucn.org/sites/dev/files/iucn_esms_manual.pdf (IUCN); https://www.conservation.org/docs/default-source/gef-documents/20151115-accountability-and-grievance-mechanism.pdf?sfvrsn=92633125_2 (CI); dan https://www.worldwildlife.org/publications/wwf-project-complaints-resolution-policy (WWF).
